Yofamedia.com, Jakarta - Maxim Indonesia menggelar diskusi panel dan dialog interaktif bertajuk “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Pusat Maxim Jakarta.
Forum ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara Maxim dan berbagai lembaga pemerintah untuk memperkuat keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Tanah Air.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah instansi, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan mitra pengemudi Maxim.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya dialog bersama dalam merespons dinamika dan tantangan regulasi transportasi digital yang terus bergerak cepat.
Dalam forum ini, Maxim menegaskan kesiapan untuk terlibat aktif dalam pembahasan regulasi transportasi daring, termasuk soal struktur tarif dan komisi bersama Kementerian Perhubungan.
Di saat yang sama, perusahaan juga membuka ruang sinergi dengan Kementerian UMKM untuk mendorong pengembangan pelaku usaha kecil dan menengah, serta berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian RI guna memperkuat kontribusi sektor transportasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Dari sisi perlindungan mitra, Maxim menegaskan komitmennya melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) yang fokus pada aspek keselamatan dan kesejahteraan pengemudi.
Selain itu, mitra juga didorong untuk mendapatkan perlindungan tambahan melalui keikutsertaan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, sektor ini bukan hanya menyediakan layanan mobilitas yang efisien, tetapi juga membuka peluang masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui skema kemitraan.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat memetakan perkembangan kebijakan, memahami, dan merumuskan kolaborasi antarsektor secara berkelanjutan. Melalui skema kemitraan, Maxim juga mendukung fleksibilitas bagi mitra pengemudi untuk dapat bekerja secara mandiri. Dengan penerapan komisi aplikasi maksimal 15%, Maxim memberikan peluang lebih besar bagi mitra untuk meningkatkan pendapatannya, sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau bagi pengguna,” ujar Dirhamsyah.
Sementara itu, Kepala Direktorat Angkutan Tidak Dalam Trayek Kementerian Perhubungan, Utomo Harmawan, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyusun regulasi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyerap masukan dari seluruh pihak yang terlibat di lapangan.
“Pemerintah akan terus berupaya menghadirkan regulasi yang inklusif untuk mewujudkan ekosistem yang stabil dan terus bertumbuh. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan dari seluruh pihak, karena kebijakan yang efektif bisa lahir jika dirumuskan bersama dan mencerminkan kebutuhan para pelaku di lapangan,” tutur Utomo.
Melalui dialog yang terbuka dan interaktif tersebut, para peserta sepakat bahwa sinergi jangka panjang antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital.
Diskusi ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat arah kebijakan sekaligus memperluas manfaat ekonomi digital yang lebih inklusif bagi masyarakat luas. [Lia]
Posting Komentar