Dalam keterangan pers, Senin (22/7/2019) di Jakarta, Kepala BRG, Nazir Foead, menyampaikan, operasi cepat untuk pembasahan gambut telah diujicobakan tahun lalu. “Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan operasi tersebut. Tahun ini, kami harap Operasi Cepat bisa segera dilaksanakan guna merespon adanya kekeringan dan kebakaran di areal target restorasi gambut,” ujarnya.
Peraturan Kepala BRG No. P.6/KaBRG/2019 mengatur pelaksaaan Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT) dan Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kekeringan (OPGRK). OPCLGT dilaksanakan di areal kerja restorasi gambut yang belum terbangun infrastruktur pembasahan gambut. Melalui OPCLGT dapat dibangun sumur bor untuk mengatasi kebakaran. Sedangkan OPGRK dilaksanakan pada areal telah terbangun infrastruktur pembasahan, dan sekaligus untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada.
Diperlukan syarat-syarat untuk menjalankan operasi dimaksud. Pelaksanaan OPGRK, misalnya, hanya dapat dilakukan jika di lokasi tersebut tidak terdapat hujan selama tujuh hari berturutturut, diprediksi oleh BMKG rawan kekeringan, terdapat indikasi titik panas dan tinggi muka air di lahan gambut telah melebihi 0,4 meter. Baik OPLCGT dan OPGRK dapat dilaksanakan atas laporan dan permintaan masyarakat.
Kepala BRG menambahkan anggaran untuk kedua operasi untuk tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp 2,3 miliar untuk OPCLGT di 6 provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
“Sedangkan untuk OPGRK di 6 lokasi tersebut dianggarkan sebesar Rp 1,8 Miliar. Anggaran telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan Restorasi Gambut dapat diakses masyarakat tempatan, sehingga partisipasi mereka dapat berjalan lebih optimal dalam mencegah karhutla ataupun pemadaman cepat,” pungkasnya. [Red]
Posting Komentar