Yofamedia.com, Jakarta - I Gede Adi, asal Perusahaan jasa penagihan di Bali sekaligus sebagai advokat menilai, dengan berdirinya Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia (APJPI) ini maka fungsi pengawasannya akan otomatis karena selama ini banyak sekali SDM yang tidak profesional dan tidak mau profesional walaupun dibina. Penilaian tersebut disampaikan usai menghadiri deklarasi APJPI, Sabtu (28/7/2018) di Hotel Mercure Jakarta Selatan.
"Mereka berfikir bahwa jika dirinya bermasalah di PT. A maka akan bisa masuk ke PT. B dengan perilakunya selama ini yang arogan. Maka dengan adanya APJPI ini kita akan mengingatkan orang yang dipecat pada suatu PT maka tidak boleh diterima di PT lainnya. Dengan demikian, adanya aturan ini maka mereka akan bekerja lebih profesional. Tentu saja perpindahan ke PT lain boleh asalkan nanti ada kode etiknya dengan catatan tidak memiliki masalah di PT lain," jelas I Gede Adi.
Selain itu, lanjut I Gede Adi, kami akan menggandeng aparat kepolisian untuk menindak oknum-oknum yang sering mencatut nama debt colector seolah-olah mereka dari finance, padahal mereka pencuri yang bermodalkan data dan mengaku dari finance.
"Tentunya itu bukan tanggungjawab APJPI karena mereka begal yang berkedok sebagai debt colector. Kebocoran data ini disebabkan adanya aplikasi yang memuat data-data kendaraan yang kreditnya macet sehingga celah inilah yang digunakan oleh oknum," ujar Adi.
Menyikapi kondisi tersebut, Adi menghimbau agar konsumen teliti dengan menanyakan identitas, SK, surat tugas mereka lalu mengkonfirmasi ke bagian finance maka akan aman. Kelemahannya, saat ini belum ada razia terhadap pelaku-pelaku yang mengincar kendaraan di jalanan.
"Ke depan kami akan membentuk tim untuk bisa merazia mereka bekerjasama dengan kepolisian. Dalam hal ini APJPI lebih fokus kepada jasa penagihan untuk finance yang disebut sebagai Tim Eksekusi Jaminan Fiducia, bukan collector lagi," papar Adi. [Lia]
Posting Komentar