YofaMedia.Com, Jakarta | Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Serikat Perusahaan Pers (SPS) menyelenggarakan Diskusi Publik Bertema; “Dana Desa: APBN Pro Rakyat atau Pro Elite”, bertempat di Demang Restaurant, Sarinah – Jakarta (Kamis, 3 Agustus 2017).
Diskusi Dana Desa menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Boediarso Teguh Widodo (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan), Taufik Madjid (Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), Robert Endi Jaweng (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), Junaedhi Mulyono (Kepala Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten), Arif Busi Susilo (Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia), dan Asmono Wikan (Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers / SPS Pusat).
Program Dana Desa yang digulirkan sejak 2015 telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan layanan publik di desa. Salah satu desa yang berhasil memanfaatkan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
Junaedhi Mulyono mengatakan, dengan bantuan program Dana Desa yang digulirkan pemerintah dan pengelolaan yang modern dengan sistem korporasi melalui BUMDes, Desa Ponggok berhasil mengembangkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada.
“Mata air yang ada dulu disewakan 2 juta per tahun saja tidak laku, tapi sekarang bisa menghasilkan 700 juta sebulan,” katanya mencontohkan.
Selain itu, dengan pengembangan BUMDes pula, Desa Ponggok bisa membiayai berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari kesehatan hingga beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa. Keberhasilan Desa Ponggok tidak terlepas dari visi yang dibangun seluruh masyarakat desa bersama perangkat desa. Mereka membangun perencanaan bersama mulai dari tata ruang, BUMDes, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang produktifitas masyarakat desa.
“Jika semua desa bisa mencontoh apa yang kami lakukan, maka ke depan Indonesia akan memiliki daya saing dan maju,” katanya.
Di tempat yang sama, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, Dana Desa memiliki peran strategis dalam memajukan masyarakat desa. Desa Ponggok hanya satu dari keberhasilan lain pelaksanaan Dana Desa.
“Dana Desa bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di desa. Itu menjadi tekad pemerintah dari tahun ke tahun. Tapi dia hanya akan efektif kalau pemanfaatannya juga baik. Kuncinya kalau dia mau pro rakyat, maka sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban harus baik,” katanya.
Boediarso menambahkan, dari tahun ke tahun, anggaran program yang merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terus meningkat. Pada APBN tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp 20,76 triliun, di 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, dan pada 2017 menjadi Rp 60 triliun.
Setelah hampir tiga tahun berjalan, pemerintah akan melakukan evaluasi agar ke depan pemanfaatan Dana Desa makin baik. Salah satu upaya tersebut adalah melalui reformulasi dari Dana Desa di tahun 2018, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan.
Yeni Herliani
Posting Komentar