Adapun tuntutan itu adalah pertama, turunkan harga beras dan listrik, menolak impor beras, serta wujudkan kedaulatan pangan. Kedua, para buruh menolak upah murah dan meminta pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.
Para buruh juga akan menyuarakan hal terkait revolusi industri 4.0, lapangan kerja, Ancaman PHK. Dalam hal Kesehatan KSPI akan menyuarakan BPJS itu seharusnya gratis bukan berbayar serta menolak TKA China Unskill serta menuntut pemerintah menghapus sistem outsourcing. Tingkatkan kesejahteraan ojek online.
Terjadinya PHK setiap tahun itu artinya kegagalan pemerintah dalam hal tersedianya lapangan pekerjaan, ujar Said. Apa regulasi pemerintah untuk UMKM? Menurut Said tidak ada peran pemerintah untuk para UMKM di Indonesia, misalnya melakukan pelatihan IT untuk para UMKM.
Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan bahwa nanti pada 6 Februari 2019 akan ada puluhan ribu buruh yang akan berunjuk rasa di depan istana Negara serta di 20 provinsi. Aksi ini juga bertepatan dengan perayaan HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
Puncaknya nanti, kata dia, pada peringatan May Day, 1 Mei 2019 nanti ada ratusan ribu buruh dari berbagai kawasan industri di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku, dan Sumatera akan datang ke Jakarta
Said mengatakan aksi serentak juga akan dilakukan buruh di berbagai kota, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogyakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Banjarmasin. (Lia)
Posting Komentar