YofaMedia.Com, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil menyelenggarakan media briefing bertajuk "Stop Obral Izin untuk Kampanye Politik" diadakan di DLab Restoran, Menteng, Jakarta, Minggu (11/03/2018). Hadir Narasumber yakni: Iqbal Damanik (Auriga), Tama S. Langkun (ICW) dan Veri Junaidi (Kode Inisiatif).
Lebih dari 12 ribu tandatangan terkumpul melalui petisi di laman Change.org, isinya mendesak pemerintah untuk hentikan obral izin penggunaan Iahan untuk pertambangan, perkebunan dan kehutanan.
Petisi yang dimulai oleh Auriga, dialamatkan kepada Presiden Jokowi agar mengintruksikan Kapala Daerah di seluruh Indonesia agar hentikan penerbitan dan perpanjangan izin setahun sebelum hingga setahun sesudah Pilkada.
Peneliti Auriga Nusantara, Iqbal Damanik memaparkan, ada lebih dari 13.000 Izin tambang terbit salama 2004-2016. Trendnya menunjukkan penerbitan Izin maningkat 1 tahun jelang pilkada dan 1 tahun sesudahnya.
Dicurigai untuk "Modal" kampanye politik. Tak hanya di sektor partambangan, obral izin juga terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan.
Dikatakan, hubungan pilkada dan obral izin, pengusaha yang diuntungkan karena penerbitan Izin diduga mandanai kampanye politik sebagai balasannya.
"Obral izin juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh kepala deareh.
Dampaknya bagi masyarakat besar sekali: Iaju deforestasi semakin meningkat, kebakaran hutan terjadi setiap tahun, masyarakat adat terusir dari tanah Ieluhur, sumber air yang hilang, dan masih banyak Iagi," ujar Iqbal.
Di Pilkada tahun ini, bisa saja terjadi obral izin lagi, Karena ada 171 daerah akan mengadakan pemilihan secara serentak pada Juni 2018.
"Untuk mencegah hal itu, kami ajak masyarakat umum untuk dukung petisi ini agar Presiden Jokowi menginstruksikan kepala daerah untuk hentikan penerbitan dan perpanjangan izin setahun sebelum hingga setahun sesudah Pilkada," pungkas Iqbal Damanik (Auriga) dalam petisinya.[Why]
Posting Komentar