Yofamedia, Jakarta – Di Indonesia, 2.2 juta jiwa nelayan tangkap (Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012) menggantungkan hidupnya di laut. Diantara jumlah tersebut, 95% merupakan nelayan tradisional dengan perahu di bawah 10 Gross Ton.
Nelayan tradisional merupakan pelaku ekonomi tradisional yang mempergunakan alat tangkap yang sederhana, dan modal produksinya pun masih dalam batas yang sederhana/kecil.
Dalam keterbatasan tersebut, nelayan harus masih menghadapi tantangan yang berat yaitu bencana iklim yang berdampak pada tingginya angka nelayan yang meninggal dan hilang di laut.
Pusat Data dan Informasi KIARA (Mei 2014) juga mencatat sedikitnya 56 juta orang terlibat di dalam aktivitas perikanan.
Aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil tangkapan. Dari jumlah itu, 70 persen atau sekitar 39 juta orang adalah perempuan nelayan.
Perempuan nelayan atau istri para pekerja perikanan merupakan actor penting yang berkontribusi dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga nelayan ketika pekerja perikanan bekerja di atas kapal perikanan.
Pada saat bersamaan, perempuan nelayan dituntut untuk mencari pinjaman hutang untuk persiapan perbekalan suami selama bekerja di atas kapal perikanan.
Merespon hal tersebut, KIARA bersama Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) menggelar Konferensi Pers mengenai Perempuan Nelayan Dan Tantangan Pembangunan Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil.
Acara ini merupakan rangkaian dari acara Simposium dan Festival Perempuan Nelayan yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 9 September 2017.
Konferensi Pers pra-event tersebut digelar Kamis, 7 September 2017 di Hotel DreamTel, Menteng – Jakarta Pusat.
Hadir sebagai narasumber yaitu Susan Herawati (Sekretaris Jenderal KIARA) dan Masnuah (Sekretaris Jenderal PPNI).
Dalam studi yang dilakukan oleh KIARA, ditemukan fakta bahwa perempuan nelayan sangat berkontribusi di dalam rantai nilai ekonomi perikanan, mulai dari pra-produksi sampai dengan pemasaran;
– Pertama, pra-produksi. perempuan nelayan berperan dalam menyiapkan bekal melaut.
– Kedua, produksi. Sebagian kecil perempuan nelayan ikut melaut.
– Ketiga, pengolahan. Perempuan nelayan berperan besar dalam mengolah hasil tangkapan ikan dan/atau sumber daya pesisirlainnya.
– Keempat, pemasaran. Peran perempuan nelayan amat sangat besar; mulai memilah, membersihkan, dan menjual.
Namun, keberadaan perempuan nelayan di Indonesia semakin terancam oleh ekspansi investasi kapital atas nama pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini.
“Di Langkat, Sumatera Utara perempuan nelayan terancam oleh ekspansi sawit. Di Semarang dan wilayah lain di Jawa Tengah perempuan nelayan terancam reklamasi dan pertambangan pasir besi.
Di Lombok Timur dan wilayah lain di NTB perempuan nelayan terancam oleh ekspansi pembangunan pariwisata pesisir. Dan di wilayah Indonesia Timur lainnya, perempuan terancam oleh ekpasi pertambangan dan juga reklamasi,” kata Susan Herawati, Sekretaris Jenderal
KIARA.
Susan menegaskan, jika perempuan nelayan di Indonesia tidak dilindungi dan diberdayakan oleh Pemerintah, maka target konsumsi ikan nasional pada tahun 2019 tidak akan tercapai.
“Target tersebut takkan tercapai karena perempuan nelayan dirampas ruang hidupnya oleh invetasi secara massif dan terstruktur,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Masnuah (Sekretaris Jenderal PPNI) meminta pemerintah untuk segera menyediakan skema perlindungan dan pemberdayaan untuk 39 juta perempuan nelayan di Indonesia.
“Tak ada cara lain bagi pemerintah supaya, selain dari melindungi perempuan nelayan dari beragai ancaman pembangunan yang merampas ruang hidup nelayan,” tegasnya.
“Perempuan nelayan harus berdaulat terhadap ruang hidupnya. Itulah kunci jika pembangunan di bidang kelautan dan perikanan ingin berhasil dan dirasakan oleh seluruh masyarakat pesisir di Indonesia,” pungkas Masnuah.
[WEL]
Posting Komentar