Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak hanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan bendungan saja.
Karena Pantai Pasir Panjang yang berjarak 4,2 km atau ditempuh dengan waktu 12 menit dari Pusat Kota Lama kini telah tertata rapi dan menjadi terbaik menikmati pesona matahari terbenam di Kota Kupang.
Kendati demikian, penataan kawasan tersebut dilakukan dengan anggaran sebesar Rp 4,72 miliar. Dan pekerjaan yang dilakukan berupa pekerjaan perbaikan jalan, taman, lampu, pembangunan toilet dan pos jaga.
Wilayah di Provinsi NTT, pada tahun 2016 Kementerian PUPR juga telah melakukan penataan bangunan di sekitar kampung Tradisional Todo, Kabupaten Manggarai dengan anggaran Rp 1,9 miliar.
Dan Kampung Todo kini menjadi lebih rapi dan indah sehingga bisa menunjang kegiatan masyarakat dengan area layanan seluas 5,13 hektar. Sehingga Kampung Todo juga diharapkan bisa menjadi destinasi wisata dan promosi budaya NTT.
Namun dari pada itu, selain daerah NTT Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan di kota/kabupaten lainnya sebagai bagian dari stimulan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong komitmen para kepala daerah mewujudkan komitmen kota hijau.
Di Jawa Tengah tepatnya Kabupaten Temanggung, Kementerian PUPR membangun RTH seluas 10 hektar yang dapat menampung pengunjung 11 ribu orang dengan dana sebesar Rp 4,7 miliar. RTH Temanggung juga diharapkan menjadi tujuan wisata dan wahana bagi promosi budaya, pembangunan, dan pusat pembangunan.
RTH Temanggung dilengkapi lapangan olahraga, playground, mushola, dan sirkuit BMX.
Penataan Kota Hijau di Kalimantan Timur dilakukan di Kawasan Tepi Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Taman Adipura, Kota Bontang berupa pekerjaan lanskap taman, jogging track, panggung pertunjukan, parkir sepeda, sumur resapan, toilet, komposter sampah dan pos jaga.
Untuk Penataan Kota Baru, Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan memperbaiki kualitas lingkungan pada area reklamasi kawasan pesisir pantai Kota Ternate dengan anggaran Rp 4,21 miliar.
Pekerjaan berupa pekerjaan anjungan dan sculpture, pekerjaan huruf, pedestrian, tempat duduk, lampu taman, pergola, dan tanaman.
Pada 2016, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penanganan kawasan kumuh seluas 2.162 Ha yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Tahun 2017, terdapat tambahan 9 pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti P2KH.
Dan Kota-kota tersebut tersebut sendiri merupakan kota/kabupaten yang Pemerintah Daerahnya telah bergabung dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). P2KH sendiri merupakan prakarsa dan bentuk tanggung jawab yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) bersama dengan pemerintah Kota/Kabupaten guna mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
(Red)
Posting Komentar