PERAN DUNIA USAHA NASIONAL DAN PERBANKAN DALAM PELAKSANAAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2018-2022.

Yofamedia.com, Jakarta--Lembaga Komunikasi Informasi Perkotaan (LKIP) bekerja sama dengan Network for South East Asian Studies  (NSEAS) menggelar acara diskusi, dengan menggagas tema "PERAN DUNIA USAHA NASIONAL dan PERBANKAN dalam pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) PROVINSI DKI JAKARTA 2018-2022.

Acara yang dilaksanakan Selasa (15/08/2017) siang ini, berttempat di HOTEL GRAND ALIA,  Jl. Cikini Raya 46 Jakarta Pusat.

Dengan menghadirkan Nara Sumber antara lain, BOY SADIKIN( Ketua Relawan Anies Sandi , Muhammad Taufik (Wakil Ketua DPRD Prov. DKI Jakarta.), Dirut BANK DKI Ketua KADIN DKI Jakarta, Kepala Dinas PU / Bina Marga.Prov. DKI Jakarta,  Dirut PT Waskita Karya,  Amir Hamzah (Pengamat Kebijakan Publik), Muchtar Effendi Harahap (Peniliti Politik dan Pemerintahan) dan moderator Ramli Kamidian.

Adapun maksud tujuan dari diskusi publik ini tentu saja untuk memberi masukan kepada pihak berwenang dalam penyusunan RPMJ(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Propinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022.

Dan terutama urusan dunia usaha dan perbankan. Dalam pelaksanaan RPMJ, harus merpentimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dalam hal ini  RPMJD tahun 2013-2017.

Dan diskusi ini mengambil evaluasi dari pelaksanaan  RPMJD tahun 2013-2017. Dan diharapkan segala kegagalan atau keberhasilan dapat di indentifikasi sebab-sebabnya juga target yg dicapai sehingga terangkum dalam satu rumus dimana program dan kegiatan dalam periode 2018-2022 dapat lebih termonitor juga layak.

Dan Secara garis besar kondisi kinerja pemrov DKI  Tahun 2013-2016 urusan Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal dan Perdagangan tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam mencapai target capaian.

KOPERASI DAN UMKM

Namun begitu Pemrov DKI harus menjadikan Koperasi sebagai urat nadi  perekonomian dan sarana atau Kelompok aksi dalam mendemokrasikan sosial ekonomi.

Dan Pemrov DKI jg harus berusaha memperkokoh perekonomian rakyat dengan dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dan Koperasi sebagai Soko Guru, Namun Faktanya?

Dari sisi anggaran  penyerapan terjadi pada 2013 untuk urusan Koperasi dan UKM yang di alokasikan APBD sebesar Rp. 499.942.846.358,00. Dengan begitu total penyerapan gagal mencapai target dan hanya mampu Rp.181.882.982,00 (37,31%).

Pada 2014,di alokasikan  APBD Rp.266.786.450,00. Sehingga total anggaran trealisasikan (terserap) hanya Rp.181,348.842,00. (67%), Target tidak tercapai.

Pada 2015, di alokasikan APBD Rp.266.786.177.450,00. Total anggaran terserap hanya Rp.181.348.811.842,00. (67,98%).
Pada dasarnya Pemrov DKI tidak mampu dan gagal menyerap anggaran dialokasikan APBD untuk urusan Koperasi dan UKM ini.

PENANAMAN MODAL

Yang mempunyai fungsi sangat penting dalam pembangunan ekonom, efektif juga inklusif.

Dan Pemrov tlah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha melalui pelayanan perizinan usaha satu pintu (one gate servis).

Dengan sasaran meningkatkan investasi daerah berkualitas dan selektif guna mendukung perekonomian daerah.
Dan teguh pada prinsip "good governance".

Dalam pencapaian sasarannya terumus dalam Program Peningkatan Investasi dalam peningkatan Realidasi Investasi PMA (Perusahaan Milik Asing) dan PMDN (Perusahaan Milik Dalam Negeri).

PERDAGANGAN

Di alokasikan Rp.175.838.794.521,00. Dengan total penyerapan hanya Rp.153.647.085.192,00(89,09%).

Pada 2014 di alokasikan  Rp. 22.086.766.186,00. Jadi total  penyerapan  Rp.14.641.831.711,00 (hanya 66_29%). Dan 2015, di alokasikan  Rp 29.029.169,00. Total penyerapan Rp.10.53.312.815,00
(hanya 36%).

Dari sisi nilai ekspor produk  DKI pada 2012 nilai ekspir US $ 967 menjadi US $ 67.098 (2013). Dan pada 2014 nilai ekspor U$ 11.546,19 menjadi U$ 11.588,06(2015).

PKL (Pedagang Kaki  Lima)

Menurut Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan  (KUMKMP) DKI, pada 2014 jumlah PKL binaan kurang lebih 6.433 PKL tersebar di lima wilayah Jakarta.
Untuk Jakarta Pusat terdata 1.984 pedagang, Jakarta Selatan  965, Jakarta Barat 742, Jakarta Timur 2.094 dan  Jakarta Utara 1.558.

Dan pada 2015 ada 21.000 PKL sudah dibina. Sedangkan jumlah PKL liar atau tidak dibina sebanyak 60.686 pedagang.
Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun 2014.
(Wahyu)